2021, APBD Berau Hanya Rp 1,5 Triliun

Agus Tantomo (kiri) dan Ketua DPRD Berau Madri Pani

BBC - Wakil Bupati  Berau, H Agus Tantomo dan Ketua DPRD Kabupaten Berau Madri Pani menandatangani kesepakatan bersama terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) - PPAS  APBD Perubahan 2020. Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Berau, Senin (14/9) pagi.

Sidang paripurna pengambilan keputusan merupakan tindak lanjut dari paripurna penyampaian dan penyerahan rancangan KUA-PPAS yang telah diserahkan Pemkab Berau beberapa waktu lalu kepada anggota dewan, dan telah disetujui seluruh fraksi di DPRD Berau

Wakil Bupati Berau H Agus Tantomo mengucapkan terima kasih kepada ketua dan wakil ketua DPRD Berau serta seluruh anggota Badan Anggaran DPRD Berau yang telah melakukan pembahasan Rancangan KUA – PPAS APBD Berau 2021 dan KUPA – PPAS Perubahan APBD 2020.

Poin yang telah disepakati dan menjadi catatan penting dan prioritas dari hasil pembahasan KUA – PPAS APBD 2021 antara lain, infrastruktur dasar,  infrastruktur ekonomi, pengembangan sektor pertanian, peningkatan dan pelayanan kesehatan.

Sedangkan APBD Perubahan 2020 di antaranya penanganan  Covid-19, pembayaran - pembayaran kepada pihak ketiga, mengurangi biaya operasional OPD, peningkatan kualitas lingkungan hidup, terutama perbaikan - perbaikan sanitasi, dan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Terangnya

"Pendapatan daerah 2021 Rp 1,5 triliun lebih. Begitu pula belanja derah nilainya sama dengan pendapatan, yakni Rp 1,5 triliun lebih," urainya.

Setelah adanya perubahan pada 2020, pendapatan daerah mencapai Rp 2,2 triliun lebih. Sementara belanja daerah 2020 setelah dilakukan perubahan sebesar Rp 3,6 triliun lebih.

Usai mengikuti rapat paripurna, Agus Tantomo kepada wartawan menjelaskan, secara umum pendapatan daerah di 2021 turun drastis. "Kalau tahun ini hampir menyentuh Rp 3 triliun, maka tahun depan hanya setengahnya. Artinya lebih kurangnya Rp 1,6 triliun saja,” katanya.

Penyebab turunnya pendapatan tersebut adalah harga batu bara yang selama ini menjadi andalan pendapatan daerah, anjlok. Ditambah kondisi pandemi Covid-19.

“Kabarnya produksi batu bara turun hingga 60 persen,” ungkapnya.

Untuk jangka pendek, Agus Tantomo menyampaikan akan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. ”Pasti nanti ada program - program stimulan.  Saya perkirakan dalam waktu dua minggu nanti, pemerintah pusat akan mengumumkan kita masuk resesi ekonomi, dan itu harus diiringi dengan percepatan pergerakan ekonomi," pungkasnya. (ji)